Namun perlu diingat, transparansi saja belum cukup. Sebagian publik menilai, tanpa perbaikan tata kelola dan kejelasan prioritas belanja, gerakan ini dikhawatirkan hanya menjadi simbol solidaritas tanpa dampak nyata.
Sementara itu, Dedi Mulyadi menegaskan langkah-langkah yang diambilnya adalah bagian dari komitmen untuk menjaga semangat gotong royong di tengah kondisi fiskal yang berat.
“Ini bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal kebersamaan membangun Jawa Barat,” tukas Dedi.***