KLIK SAJA - Sistem perpajakan terbaru milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu cortex, kembali menjadi perbincangan publik karena sering mengalami gangguan.
Sejak mulai digunakan pada 1 Januari 2025, sistem yang seharusnya menjadi yang paling canggih ini justru terus bermasalah bagi para wajib pajak.
Berbagai keluhan muncul di media sosial, termasuk masalah teknis seperti kegagalan penyimpanan data, profil wajib pajak yang tidak lengkap, dan data yang tidak bisa diubah atau diperbarui.
Karena banyaknya gangguan tersebut, cortex kini menjadi sorotan tajam.
Baca Juga: Mahfud MD Pilih Tolak Jabatan Menko Polhukam di Kabinet Prabowo Karena Alasan Etika Politik
Pihak DJP sendiri tidak membantah masalah ini.
Mereka mengakui bahwa pada awal tahun 2025 saja, sistem tersebut sudah mencatat hingga 397 kasus error.
Situasi ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang kesiapan dan stabilitas sistem yang sangat vital bagi administrasi perpajakan di Indonesia.
Kendati jumlah itu tersebut kian berkurang signifikan, kini keberadaan coretax diharapkan mampu menjadi sistem perpajakan digital yang efisien di Indonesia.
Situasi tersebut kini telah mendorong Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas.
Ia berjanji melakukan perbaikan menyeluruh hanya dalam waktu 1 bulan ke depan.
“Saya akan lihat coretax seperti apa. Keterlambatan-keterlambatan coretax akan kita perbaiki secepatnya. Dalam waktu satu bulan seharusnya bisa,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025.
Lantas, bagaimana sebenarnya masalah yang sempat terjadi di dalam sistem perpajakan coretax sejak era mantan Menkeu, Sri Mulyani? Berikut ini ulasan selengkapnya.