KLIK SAJA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik dari Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, terkait kebijakan pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Didik menilai kebijakan tersebut menyalahi undang-undang bahkan melanggar konstitusi.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa kritik itu didasarkan pada pembacaan regulasi yang keliru.
“Pak Didik salah undang-undangnya. Saya tadi ditelepon Pak Lambock (Nahattands), ahli hukum, dan beliau juga bilang Pak Didik salah baca,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).
Ia menambahkan, langkah pemerintah ini sudah melalui konsultasi dengan para ahli hukum, termasuk di internal Kemenkeu.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Anak Muda Jangan FOMO dan Jangan Suka Hutang!
“Enggak ada yang salah. Saya sudah konsultasi juga dengan Pak Lambock dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu,” lanjutnya.
Bukan Hal Baru, Pemerintah Pernah Lakukan Sebelumnya
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan serupa bukan hal baru. Pemerintah pernah melakukan langkah yang sama pada 2008 dan 2021 tanpa ada pelanggaran hukum.
“Hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan perubahan anggaran, ini hanya pemindahan dana saja. Tahun 2008, bulan September, lalu Mei 2021, juga dilakukan, dan tidak ada masalah secara hukum. Jadi, Pak Didik harus belajar lagi kelihatannya,” tegasnya.
Menurutnya, sejatinya Rp200 triliun yang ditempatkan di Bank Indonesia adalah dana excess reserve atau cadangan likuid pemerintah, yang bisa digunakan kapan saja sesuai kebutuhan.
Berbeda dengan anggaran belanja dalam APBN yang memang harus mendapat persetujuan DPR, dana likuid tersebut bersifat fleksibel untuk menjaga stabilitas keuangan negara.
Tujuan: Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan ini, kata Purbaya, juga didorong oleh kebutuhan ekonomi nasional.