Dunia usaha saat ini membutuhkan suntikan likuiditas agar mampu bergerak lebih cepat.
Dengan menyalurkan dana ke Himbara, pemerintah berharap perbankan bisa memperluas pembiayaan dan mendorong target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Kritik Didik Rachbini
Sebelumnya, Didik menegaskan bahwa kebijakan pengeluaran dana negara harus tetap sesuai aturan. Ia memperingatkan, jika prosedur diabaikan, hal itu bisa menjadi preseden buruk di masa depan.
“Tidak ada tiba-tiba program datang nyelonong di tengah-tengah semaunya,” ucap Didik.
Ia menyebutkan bahwa penggunaan dana Rp200 triliun tersebut berpotensi melanggar Pasal 22 ayat 4, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur tata kelola alokasi anggaran publik agar tidak dijalankan semata-mata atas perintah menteri atau bahkan presiden sekalipun.***
