Korupsi yang melibatkan pejabat negara tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Jika Prabowo ingin menjaga wibawa pemerintahannya sekaligus memenuhi janjinya kepada rakyat, maka ia harus berani memutus mata rantai politik transaksional dan benar-benar menempatkan orang-orang yang profesional di kabinet.
Sebab, hanya dengan cara itu, integritas pemerintahan dapat terjaga dan agenda besar menuju Indonesia Maju bisa tercapai.***