KLIK SAJA - Isu pengangkatan mitra ojek online (ojol) menjadi karyawan tetap kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Banyak pihak menyerukan agar para pengemudi yang selama ini berstatus mitra, dapat memperoleh kepastian kerja dengan menjadi karyawan perusahaan.
Hal ini sebenarnya baik, namun jika ditelaah lebih lanjut, kebijakan ini tidaklah mudah untuk dilakukan.
Grab Indonesia melalui Country Managing Director-nya, Neneng Goenadi, menyatakan bahwa perubahan status ini tidak semudah membalikkan telapak tangan—bahkan bisa berisiko merugikan mitra itu sendiri.
Menurut Neneng, pengangkatan mitra menjadi karyawan justru berpotensi menimbulkan eksklusi besar-besaran.
"Kalau semua mitra harus jadi karyawan, yang terserap mungkin hanya sebagian kecil.
Lainnya ke mana? Bagaimana mereka bisa tetap punya penghasilan?" ujarnya, mengutip kasus di Spanyol tahun 2021. Saat itu, Riders’ Law diberlakukan, mengharuskan semua mitra kurir daring menjadi pegawai tetap.
Namun kenyataannya, salah satu perusahaan hanya mampu mengangkat 17% dari total mitranya. Sisanya kehilangan sumber penghasilan mereka.
Ia menambahkan bahwa status karyawan membawa serta serangkaian konsekuensi, seperti jam kerja tetap, proses rekrutmen formal, evaluasi kinerja berkala, dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kinerja dinilai tidak sesuai standar.
"Kalau di-PHK, terus panik cari kerja lagi. Belum tentu ada peluang terbuka," kata Neneng, menyoroti tantangan nyata di dunia kerja formal.
Lebih dari sekadar pengemudi, Neneng juga mengingatkan tentang efek domino terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Saat jumlah mitra pengemudi menurun drastis, layanan pengantaran makanan dan barang juga akan terdampak.
Hal ini bisa berimbas langsung pada penjualan para pelaku UMKM yang sangat bergantung pada platform daring seperti GrabFood.
Contohnya terlihat di Jenewa, Swiss, ketika Uber Eats diwajibkan mengangkat semua mitra menjadi karyawan.