Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum terkait korupsi.
Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berperan aktif dalam mengusut kasus-kasus korupsi, masih ada tantangan besar seperti intervensi politik dan lemahnya dukungan hukum.
Dalam hal transparansi proses hukum, Tiongkok cenderung lebih tertutup dibandingkan dengan Indonesia.
Di Tiongkok, banyak informasi mengenai proses hukum tidak dipublikasikan secara luas, sedangkan di Indonesia terdapat upaya untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kasus-kasus korupsi.
Selain itu, masyarakat sipil di kedua negara juga berperan penting dalam memerangi korupsi.
Di Tiongkok, meskipun ada pembatasan kebebasan berekspresi, beberapa organisasi non-pemerintah tetap berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu korupsi.
Di Indonesia, gerakan masyarakat sipil lebih aktif dan sering melakukan kampanye untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Dari segi dampak sosial, kasus-kasus seperti Li Jianping dan Harvey Moeis menunjukkan bahwa korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Ketika pejabat atau pengusaha terlibat dalam praktik koruptif, hal ini dapat mengurangi legitimasi pemerintah di mata rakyat.
Perbandingan antara vonis Li Jianping dan Harvey Moeis menggambarkan dua pendekatan berbeda terhadap masalah yang sama yaitu korupsi.
Sementara Tiongkok menunjukkan ketegasan melalui hukuman berat bagi pelaku korupsi, Indonesia masih berjuang untuk memperkuat sistem hukumnya agar lebih efektif dalam menangani kasus serupa.
Melihat masa depan, penting bagi kedua negara untuk terus memperbaiki mekanisme pencegahan dan penegakan hukum terkait korupsi agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel bagi masyarakat.***