BPK Soroti Potensi Kerugian Negara Rp1,3 Triliun di BTN, Ini Masalah Pengelolaan Kredit KPR yang Terungkap

KLIK SAJA - Publik tengah menyoroti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Sorotan tersebut muncul setelah BPK mengungkap adanya potensi kerugian negara yang mencapai Rp1,3 triliun.

Temuan itu tercantum dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025.

BPK menilai terdapat sejumlah persoalan serius terkait pengawasan dokumen dan penyaluran kredit KPR.

Selain itu, persoalan sertifikat rumah debitur hingga dugaan data debitur yang tidak akurat juga ikut menjadi perhatian.

BPK Ungkap Potensi Kerugian Negara Rp1,3 Triliun

BPK menemukan adanya potensi kerugian negara dalam pengelolaan kredit perumahan di BTN.

Baca Juga: Kisah 3 Jurnalis Indonesia Hilang Kontak di Kapal Relawan Gaza, Dewan Pers Desak Jalur Diplomasi

Nilai potensi kerugian tersebut diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun.

Temuan itu berkaitan dengan lemahnya pengawasan dokumen dan pengelolaan KPR.

BPK juga menilai terdapat persoalan dalam proses penyelesaian sertifikat kepemilikan rumah debitur.

Selain itu, ada dugaan data profil debitur yang tidak akurat dalam proses persetujuan kredit.

"Akibatnya, berpotensi merugikan PT BTN minimal sebesar Rp707,18 miliar atas proses penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut," tulis BPK sebagaimana dikutip dalam keterangan resminya, pada Selasa, 19 Mei 2026.

Banyak Sertifikat Rumah Debitur Masih Tertahan