Mereka menilai transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap independensi Bank Indonesia.
Profil Thomas Djiwandono
Di luar polemik tersebut, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, memiliki rekam jejak akademik dan profesional yang cukup panjang.
Lahir pada 7 Mei 1972, ia dikenal sebagai politikus, sejarawan, sekaligus ekonom.
Sejak 2014, Thomas menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Ia juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II, mendampingi Menteri Keuangan bersama Suahasil Nazara.
Latar belakang pendidikannya terbilang mumpuni.
Thomas menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Ilmu Sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat, sebelum melanjutkan studi magister di International Relations dan International Economics di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS), Washington, D.C.
Selain itu, ia juga ditunjuk sebagai anggota dewan pengawas museum dan cagar budaya, mencerminkan ketertarikannya pada sejarah dan kebudayaan.
Thomas merupakan putra sulung dari Joseph Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo.
Ayahnya dikenal sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 1993–1998, sementara ibunya adalah kakak kandung Presiden Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo.
Jejak keluarga inilah yang kerap disorot dalam diskursus publik terkait pencalonannya di BI.
Sebelum terjun ke dunia pemerintahan dan politik, Thomas sempat meniti karier sebagai jurnalis Majalah Tempo pada 1993, lalu bergabung dengan Indonesia Business Weekly setahun kemudian.
Ia juga memiliki pengalaman internasional sebagai analis keuangan di Wheelock NatWest Securities, Hong Kong. Kini, selain aktif di pemerintahan dan partai politik, Thomas dikenal sebagai kepala keluarga dengan tiga orang anak.
Polemik pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI pun menjadi ujian penting bagi proses seleksi pejabat publik di sektor strategis.
Di satu sisi, rekam jejak dan kapasitas profesional menjadi pertimbangan utama; di sisi lain, tuntutan menjaga independensi bank sentral tetap menjadi perhatian besar publik dan parlemen.***
