KLIK SAJA - Nama Thomas Djiwandono belakangan ini tengah ramai diperbincangkan publik.
Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut dikabarkan masuk dalam bursa pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), sebuah posisi strategis yang memegang peran penting dalam menjaga stabilitas moneter nasional.
Masuknya Thomas, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, segera memantik polemik, terutama terkait isu independensi bank sentral.
Perdebatan mencuat karena selain berstatus pejabat aktif di pemerintahan, Thomas juga memiliki latar belakang politik sebagai kader Partai Gerindra.
Kedekatan relasi keluarga dengan Presiden Prabowo membuat sebagian kalangan menilai pencalonan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, khususnya dalam relasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter yang seharusnya independen di bawah Bank Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi bahwa Thomas Djiwandono memang menjadi salah satu kandidat Deputi Gubernur BI.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Pastikan Pelemahan Rupiah Bukan Karena Bursa Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
Ia menjelaskan, proses pengisian posisi tersebut bermula dari surat pengunduran diri Deputi Gubernur BI Juda Agung yang disampaikan pada 13 Januari 2026.
Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo pada 14 Januari 2026 mengusulkan tiga nama calon Deputi Gubernur kepada Presiden, yaitu Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden kemudian meneruskan nama-nama tersebut ke DPR RI untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan.
Menanggapi sorotan publik, Perry Warjiyo menegaskan bahwa pergantian Deputi Gubernur BI tidak akan mengganggu independensi maupun kewenangan bank sentral.
Ia menyatakan seluruh kebijakan BI ditetapkan melalui mekanisme kolektif kolegial Dewan Gubernur, dengan sistem tata kelola yang ketat dan berlapis.
Dengan mekanisme tersebut, Perry meyakini tidak ada satu individu pun yang dapat mendominasi arah kebijakan moneter.
Meski demikian, kekhawatiran publik belum sepenuhnya mereda. Masuknya seorang wakil menteri aktif sekaligus kerabat dekat Presiden ke dalam jajaran calon pimpinan BI tetap dinilai sensitif oleh sebagian pengamat.
