Dari Rekayasa Hukum hingga Pemalsuan Dokumen, JK Bongkar Modus Lama Mafia Tanah di Indonesia

KLIK SAJA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa sengketa lahannya di Makassar bukan hanya persoalan pribadi, melainkan masalah sistemik yang harus dilawan bersama.

“Mafia ini harus diberantas, jadi harus dilawan! Kalau dibiarin akan begini akibatnya,” ujar JK tegas pada Senin, 10 November 2025.

Ia menekankan bahwa mafia tanah merugikan banyak pihak, termasuk masyarakat kecil yang tidak memiliki akses hukum.

Pernyataan JK membuka mata publik tentang besarnya pengaruh jaringan mafia tanah di Indonesia.

Baca Juga: Harapan, Air Mata, dan Terima Kasih: Cerita Keluarga Pahlawan Nasional di Istana Negara

JK menyebut sengketa lahan seluas 16,4 hektare ini berawal dari upaya pengambilalihan yang diduga dilakukan oleh jaringan mafia tanah.

Ia menegaskan memiliki bukti kepemilikan yang sah, diperoleh langsung dari ahli waris Raja Gowa sekitar 35 tahun lalu.

Kasus ini bukan hal baru, melainkan contoh nyata bagaimana mafia tanah menargetkan aset-aset strategis dengan cara-cara ilegal.

Menurut JK, praktik mafia tanah sering melibatkan rekayasa hukum, pemalsuan dokumen, hingga pemalsuan identitas.

“Bukan hanya di Makassar, banyak terjadi di tempat lain. Itu semua kriminal,” jelas mantan Ketua Umum Golkar ini.

Baca Juga: Sorotan Tajam Mahfud MD: Titik Terlemah Polri Justru di Penegakan Hukum

Modus ini memanfaatkan kelemahan sistem hukum, sehingga korban dari berbagai kalangan bisa tertimpa masalah serupa.

Korban Bisa Siapa Saja

JK menegaskan, korban mafia tanah tidak melulu orang kaya atau pejabat.