Dony Oskaria Klarifikasi Polemik Pembiayaan Kereta Cepat, Whoosh Terus Beroperasi dengan Manfaat Nyata untuk Masyarakat Indonesia

Mengenai utang, operasional dan manajemen yang diklaim berjalan positif itu, menurut Dony menjadi sesuatu yang tak perlu dikhawatirkan lagi.

Sementara untuk restrukturisasi pembayaran utang selama 60 tahun, Dony mengatakan pihaknya akan berangkat ke China untuk melakukan negosiasi pada beberapa hal.

“Kita terus bernegosiasi, kami akan berangkat (ke China) lagi juga untuk menegosiasikan mengenai term dari pinjamannya,” ucap Dony.

“Ini menjadi point of negotiation kita, berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga kemudian ada beberapa mata uang yang akan kita diskusikan dengan mereka,” jelasnya.

Baca Juga: Peluang Karier Eksklusif di Summarecon Mall Bekasi, Dicari Customer Service Profesional dengan Kemampuan Bahasa Inggris Aktif

Targetkan Kesepakatan Rampung di 2025

Dony mengaku setiap opsi memiliki kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu masih dikaji mana yang akan dipilih oleh Danantara.

“Akan kita pelajari dan kita negosiasikan untuk memberikan manfaat terbanyak untuk kita, kurang lebih begitu,” tambahnya.

Tapi bagi kami secara pengelola KCIC, tentu yang paling penting adalah bagaimana kemudian layanannya bisa kami pastikan terus meningkat,” sambungnya.

Oleh karena itu, kesepakatan mengenai jalan keluar pembayaran utang, kata Dony harus selesai secepatnya bahkan ditargetkan di tahun ini.

“Harus selesai dan kami pastikan selesai. Itu kan masalah yang menurut saya nggak terlalu sulit sebenarnya secara korporasi, tinggal masalah cicilannya mau di mana. Jadi, nggak rumit,” paparnya.

Tentang tim yang negosiasi, Dony menyebutkan bahwa selain Danantara juga akan ada pihak dari pemerintah yang akan terlibat.

Baca Juga: Bergabung dengan Tim MR DIY: Peluang Karier Maintenance Senior Staff dengan Tugas Kontrol Proyek, Kontraktor, dan Anggaran

“Kami secara operator memberikan data mengenai struktur paling bagus untuk perusahaannya, nanti negosiasinya pemerintah juga terlibat,” kata Wamenkeu BUMN ini.

APBN Membuat Perdebatan soal Pembayaran Utang