Meski Lukas Enembe Telah Wafat KPK Pastikan Kasus Korupsi Papua Tetap Berlanjut, Mengusut Pihak yang Terlibat

KLIK SAJA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses penegakan hukum akan terus berlanjut terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi bersama mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kematian Lukas memang otomatis menghentikan perkara hukum yang menjeratnya.

Namun, hal itu tidak berlaku bagi para pihak lain yang turut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut.

“Untuk perkara Lukas Enembe, memang secara hukum dinyatakan gugur karena beliau sudah meninggal dunia,” ujar Asep dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa malam, 21 Oktober 2025.

Baca Juga: BRI Rampungkan Penyaluran Dana Pemerintah Rp55 Triliun untuk Dorong Sektor Produktif dan UMKM Gairahkan Ekonomi Nasional

Ia menegaskan, KPK akan tetap memproses dan meminta pertanggungjawaban kepada siapa pun yang diduga ikut melakukan tindak korupsi bersama Lukas.

“Mereka yang terlibat tetap harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” lanjutnya.

Dengan demikian, meski sang mantan gubernur telah tiada, upaya pemberantasan korupsi di Papua tidak akan berhenti dan akan terus menyasar seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Pemeriksaan Orang Dekat Lukas, Termasuk Tukang Cukur

Asep menegaskan, pemanggilan terhadap sejumlah orang dekat Lukas, termasuk tukang cukurnya, Budi Hermawan, merupakan bagian dari upaya mencari keterangan tambahan guna menelusuri aliran uang hasil korupsi.

Ia menyebut, pemeriksaan dilakukan untuk kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi yang melibatkan Lukas dan sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Baca Juga: Kasus Dana Syariah Indonesia Buka Mata Publik, Pakar Ingatkan Label Syariah Tak Berarti Investasi Tanpa Risiko

“Penyidik berupaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi dana operasional di Papua tersebut,” ungkap Asep.

Kerugian Negara Capai Lebih dari Rp1 Triliun