Usut Tuntas Pelaksana Program MBG: Setelah Pecahan Kaca Ditemukan dalam Jatah Makanan Siswa

KLIK SAJA - Wakil Koordinator Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Sulawesi Selatan, Zuwandy, memberikan pernyataan kritis terkait pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Kritik ini muncul menyusul insiden yang menjadi viral di media sosial, yaitu penemuan pecahan kaca di dalam porsi nasi yang dibagikan kepada siswa sekolah.

Zuwandy menyoroti masalah serius pada kualitas makanan yang disalurkan dalam program tersebut.

Ia menyatakan keprihatinan mendalam, sebab program yang seharusnya menjadi sarana penyediaan gizi dan memberi manfaat positif bagi anak-anak Indonesia, kini justru berpotensi mengancam keselamatan mereka apabila pengawasannya lemah.

Baca Juga: Dampak Guguran Lava Merapi Periode 19-25 September 2025: Kubah Barat Daya Berubah, Volume Kubah Tengah Tetap

Menurut Zuwandy, program MBG merupakan "investasi masa depan" bangsa.

Namun, jika pelaksanaannya tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, maka tujuan mulia program itu tidak akan pernah tercapai.

Pihak TRC PPA menduga terjadi kelalaian serius yang berasal dari pihak pelaksana di lapangan, yang mereka indikasikan adalah Satuan Petugas Pelaksana Gizi (SPPG).

Oleh karena itu, Zuwandy mendesak Pemerintah untuk segera menjalankan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pelaksana MBG demi memastikan keamanan dan keberhasilan program.

TRC PPA, sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak, merasa memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu ini.

Zuwandy menegaskan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas utama.

Baca Juga: Optimalisasi E-Channel Jadi Fondasi Bank Besar, BRI Buktikan Dominasi Transaksi Digital Mendekati Angka Sempurna

Ia mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada kuantitas penyaluran, tetapi juga pada kualitas dan higienitas makanan.

"Kami meminta agar pemerintah mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam program ini, mulai dari vendor katering hingga pihak yang bertugas melakukan pengawasan. Jika terbukti ada kelalaian, harus ada sanksi tegas agar kejadian serupa tidak terulang," tambahnya.