Solusi Kekurangan Stok BBM: 4 Perusahaan SPBU Swasta Sepakati Kerja Sama dengan Pertamina

KLIK SAJA - Setelah sempat mengalami masalah kekosongan stok, empat perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di Indonesia—yaitu Shell Indonesia, BP-AKR, ExxonMobil, dan Vivo—menemukan solusi.

Keempat perusahaan tersebut telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan menyatakan kesediaan untuk membeli pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pertamina.

Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri polemik yang terjadi dan memastikan ketersediaan BBM di SPBU-SPBU swasta di seluruh Indonesia.

Lantas, apakah pembelian BBM dari Pertamina merupakan bentuk monopoli yang dilakukan oleh perusahaan milik negara tersebut?

Baca Juga: Akses Pendidikan Tanpa Batas: Papan Interaktif Digital Mendukung Belajar Efektif di SLB-A Pembina Jakarta

DPR: Kolaborasi SPBU Swasta dan Pertamina, Bukan Monopoli

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan bahwa penawaran pembelian BBM ke Pertamina bukanlah sebuah monopoli, melainkan bentuk kolaborasi.

Menurut Bambang, jatah kuota impor 100 persen ditambah 10 persen di tahun 2025 untuk SPBU swasta sudah diberikan oleh pemerintah.

“Kita akui di suatu saat tertentu akan ada lonjakan demand, ya kan karena berbagai macam kejadian. Tetapi intinya, kuota yang diberikan itu untuk setahun, untuk 12 bulan,” ucap Bambang Patijaya dalam diskusi Indonesia Business Forum pada Rabu, 24 September 2025.

BBM sebagai salah satu persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus diatur oleh negara.

“Jadi, win-win yang diberikan (pemerintah) adalah kolaborasi dengan Pertamina. Jadi, kata kolaborasi ini secara langsung itu meniadakan kata-kata monopoli itu, nggak ada,” imbuhnya.

Baca Juga: Mahfud MD Bergabung dengan Komite Reformasi Polri, Dukungan Mengalir dari Parlemen

“Kalau dibilang monopoli satu pintu, buktinya kan sudah ada kuota SPBU swasta yang diberikan. Kalau nggak, dari awal tidak ada. Dilihatnya dari belakang, mereka sudah dapat kuota,” paparnya.

Pengamat: Harus Ada Pengawasan dari Pertamina