Kebijakan kenaikan pajak, khususnya PBB, bukan hanya soal pendapatan daerah, tetapi menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat.
Kepala daerah dituntut untuk selalu peka terhadap kondisi rakyat sebelum mengetok keputusan yang berdampak luas.
Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil, kenaikan pajak yang berlebihan berisiko menambah beban masyarakat kecil. Transparansi, komunikasi, serta keberpihakan kepada rakyat menjadi kunci agar kebijakan fiskal tidak menimbulkan gejolak sosial.
Meski Pemkot sudah meluncurkan berbagai keringanan, GRC memastikan aksi pada 11 September tetap digelar.
Aksi ini disebut sebagai puncak konsolidasi massa untuk menuntut peninjauan ulang kebijakan PBB sekaligus menegaskan bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan.
