KLIK SAJA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk melarang pengibaran bendera fiksi “One Piece” di wilayah Indonesia.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara.
“Ini merupakan upaya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara,” ujarnya di Jakarta, Minggu (3/8/2025).
Baru-baru ini viral di berbagai tempat, dimana masyarakat mengibarkan bendera bajak laut One Piece di bawah bendera Merah Putih sebagai bentuk kritik simbolis terhadap pemerintahan.
Pigai menjelaskan bahwa pelarangan tersebut selaras dengan aturan internasional yang memberikan kewenangan bagi negara untuk mengambil sikap atas isu-isu tertentu, terutama yang menyangkut integritas nasional dan stabilitas negara.
“Keputusan pelarangan ini akan mendapatkan dukungan dan penghargaan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” katanya.
Ia merujuk pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebagai salah satu payung hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam melindungi kepentingan nasional.
Pigai berharap masyarakat memahami bahwa pelarangan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, tetapi demi menjaga kesatuan dan integritas bangsa.
“Pelarangan ini tidak ada hubungannya dengan sikap membatasi kebebasan ekspresi warga negara. Sikap pemerintah adalah demi menjaga dan mempertahankan kepentingan nasional,” tegasnya.
Meski demikian, fenomena pengibaran bendera One Piece di beberapa daerah dapat dipandang sebagai bentuk perlawanan simbolis dari sebagian masyarakat yang merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintahan.
Sementara dalam perspektif demokrasi, tindakan ini bisa dibaca sebagai kritik kreatif yang dikemas dalam simbol populer dari budaya populer Jepang.
Simbol bajak laut yang identik dengan kebebasan dan perlawanan otoritas dalam kisah One Piece bisa menjadi media ekspresi publik untuk menyuarakan keresahan mereka.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk peka terhadap pesan di balik aksi ini, bukan semata-mata menanggapinya dengan pelarangan.
Alih-alih membungkam, respons yang lebih bijak adalah membuka ruang dialog dan mengidentifikasi akar ketidakpuasan masyarakat yang mendorong aksi simbolis tersebut.
