Maka idealnya, wilayah yang memiliki populasi ternak tinggi atau budaya memelihara hewan yang kuat mendapat prioritas pelayanan.
Rencana menambah 10 puskeswan pada 2026 patut diapresiasi, namun tetap perlu dikawal agar tidak sekadar janji manis.
Maka dari itu sebelum muluk-muluk membuat program BPJS Hewan, alangkah lebih baik untuk pengadaan puskeswan di beberapa titik padat penduduk.
Gagasan “BPJS hewan” bukanlah hal mustahil, namun implementasinya menuntut keseriusan, kajian matang, serta dukungan infrastruktur dan SDM yang cukup.
Namun Pemprov DKI tak boleh tergesa-gesa mengejar popularitas tanpa menyelesaikan masalah mendasar terlebih dahulu.
Jika dijalankan dengan benar, ini bisa menjadi contoh inovasi sosial yang luar biasa—sebuah langkah kecil menuju perlindungan hak-hak makhluk hidup non-manusia di tengah hiruk-pikuk ibukota.***
