PHK massal di PT Sritex tidak hanya berdampak pada buruh, tetapi juga pada perekonomian lokal Sukoharjo dan sekitarnya.
Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pembayaran THR buruh PT Sritex dipercepat, meskipun perusahaan dalam kondisi pailit.
Pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan bantuan sosial kepada buruh yang di-PHK, seperti sembako, tunjangan pengangguran, atau pelatihan kerja.
Pemerintah pun bisa bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menyerap tenaga kerja dari PT Sritex yang di-PHK.
Proses likuidasi aset PT Sritex harus dilakukan secara transparan dan adil untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi.
PHK massal di PT Sritex di bulan Ramadan telah menimbulkan duka mendalam bagi ratusan buruh dan keluarga mereka.
Kehilangan pekerjaan di bulan suci ini, ditambah dengan ketidakpastian pembayaran THR, membuat Ramadan tahun ini terasa gelap bagi para korban PHK.
Meskipun Kemnaker menjamin hak THR buruh, proses pembayaran yang terhambat karena kepailitan perusahaan menambah beban yang harus ditanggung.
Pemerintah, serikat buruh, dan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk mencari solusi terbaik agar hak-hak buruh bisa terpenuhi dan mereka bisa menjalani Lebaran dengan tenang.***
