Prabowo Pimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional: Melidungi Rakyat adalah Tujuan Nasional

KLIK SAJA - Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat pertama Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat siang (7/2).

Prabowo menekankan pentingnya pertahanan nasional bagi suatu negara dan menyatakan bahwa melindungi rakyat merupakan tujuan utama Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional yang pertama adalah untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia serta seluruh wilayah Indonesia. Prinsip pertama adalah prinsip perlindungan, yang berarti prinsip pertahanan,” ungkap Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Dewan Pertahanan Nasional telah diatur sejak lama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai pertahanan negara, khususnya pada pasal 15 yang membahas tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Namun, realisasi pembentukan ini baru terjadi sekarang.

Baca Juga: Mulai 1 Februari, Gas Elpiji 3 Kg Tidak Lagi Dijual di Pengecer, Lalu Bisa Beli di Mana?

Amanat Undang-Undang tersebut diwujudkan dengan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional.

“Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah Undang-Undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah Undang-Undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2002,” tandas Prabowo.

Ketua Harian Dewan Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin melaporkan kepada Prabowo pada kesempatan itu bahwa dengan adanya Dewan Pertahanan Nasional dapat memberikan usulan solusi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia.

“Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun,” kata Sjafrie.

Baca Juga: Masyarakat Jangan Salah Paham Lagi, Kepala Badan Gizi Nasional Klarifikasi Soal Ide Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis

Guna mendukung operasionalisasi Dewan Pertahanan Nasional pada saat ini Sjafrie menjelaskan sedang dilaksanakan proses finalisasi struktur organisasi dan tata kerja dengan memiliki tiga kedeputian.

“Deputi Geostrategi, Deputi Geopolitik, dan Deputi Geoekonomi dan dibantu oleh kesekretariatan,” jelas dia.***