Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih di 100 Hari Kerja Prabowo, Ini Daftar 10 Menteri dengan Kinerja Terburuk

KLIK SAJA - Memasuki 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perbincangan mengenai kemungkinan reshuffle kabinet semakin marak.

Menanggapi isu ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

“Itu (reshuffle) adalah hak prerogatif presiden. Saya belum bertanya dan belum bertemu,” ungkap Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 Januari 2025.

Beberapa menteri dalam Kabinet Merah Putih sebelumnya telah menjadi perhatian publik.

Baca Juga: Antusias Warga Sambut Prabowo Larut Malam di New Delhi: Tak Sangka Bapak Jabat Tangan Kita

Pada 23 Oktober 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengakui bahwa penggunaan kop surat kementerian dalam undangan haul orang tuanya adalah murni kesalahan administrasi.

Kemudian, pada 6 November 2024, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama, memutuskan mundur dari jabatannya.

Keputusan ini diambil setelah dirinya mendapat kritik akibat video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.

Terakhir, pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai terhadap kebijakan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang memecat sejumlah pegawai secara mendadak.

Baca Juga: Prabowo Tiba di New Delhi, Disambut Sejumlah Pejabat Tinggi di Bandara

Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan MPR berencana untuk bertemu Presiden Prabowo guna mendiskusikan berbagai persoalan negara sehubungan dengan 100 hari kerja pemerintahan.

"Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden. Pimpinan MPR akan menyampaikan pandangan, pemikiran, dan berdiskusi dengan presiden mengenai persoalan-persoalan negara," kata Muzani.

Ia menambahkan bahwa rencana pertemuan ini telah disepakati dalam rapat pimpinan MPR.

"Dalam rapat tadi, kami sepakat untuk bersilaturahmi dan berkonsultasi dengan presiden," ucapnya.