Menkeu Sri Mulyani Sebut Rumah Sakit hingga Sekolah yang Bakal Kena PPN 12 Persen, Kebijakan Pajak Ini Dimulai Tahun Depan!

Sri Mulyani menambahkan pihaknya akan memberikan bantuan dengan menanggung satu persen untuk sejumlah barang.

Dengan demikian, beberapa produk masih tetap dikenakan PPN 11 persen.

"Kami semua dari kementerian bersama Pak Menko (Ekonomi) memutuskan untuk barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak kita, minyak curah, minyak goreng curah itu PPN tetap di 11 persen," terang Sri Mulyani.

"Artinya kenaikan menjadi 12 persen itu 1 persen-nya pemerintah yang membayar," tegasnya.

Pemungutan Pajak Harus Sesuai Undang-Undang

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Baca Juga: Pembangunan Jalan Lintas Riau-Sumbar Terhambat Longsor dan Hujan Deras

Airlangga menjelaskan bahwa penetapan tarif PPN 12 persen telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN akan meningkat menjadi 12 persen mulai tanggal 1 Januari 2025,” tegasnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan penetapan kebijakan perpajakan itu dilakukan dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat.

"Setiap tindakan untuk memungut (pajak) harus dilakukan sesuai undang-undang," terang Sri Mulyani.

Baca Juga: Pembangunan Jalan Lintas Riau-Sumbar Terhambat Longsor dan Hujan Deras

"Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan," tambahnya.

Waka Komisi XI DPR: PPN 12 Persen Dapat Bebani Masyarakat Menengah Bawah

Wakil Ketua (Waka) Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri mengutarakan pendapatnya tentang kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.