Kabar Mengejutkan! Siap-siap Dibikin Khawatir dan Resah, Pemprov Babel Berencana Buang 300 Tenaga PHL di Lingkupnya

Fajrul menilai, ada unsur ketidak mampuan pemerintah provinsi mengelola keuangan daerah yang gagal mengurangi pos-pos anggaran yang tidak bermanfaat.

Dalam penilaian Fajri itu juga sehingga kemudian mengkambing hitamkan keberadaan PHL/honorer sebagai pemborosan belanja daerah.

"Harusnya pemerintah mampu shifting anggaran ke arah birokrasi yg berbasis digital, dan tenaga2 digital muda mau tidak mau harus ada untuk membantu pemerintah. Bukan malah sibuk belanja anggaran untuk seminar dan perjalanan dinas saja, silahkan bandingan sendiri mana yang lebih boros."kata Fajrul

Hal serupa disampaikan Dian (bukan nama sebenarnya) tenaga PHL lain yang tidak ingin disebutkan namanya.

Menurut Dian sendiri, proses rekruitmen PHL diatas tahun 2021 justru lebih transparan dan berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan pemprov sendiri.

Dalam pemikiran dirinya hal ini sehingga menjadi sangat naif jika kemudian dimaknai sebagai pemborosan uang negara.

"Ini bentuk lepas tangan pemprov tanpa ada sosialisasi dan tanpa bentuk pertanggung jawaban, padahal kami di rekrut dengan jalur yang benar dan dengan kebutuhan pemprov itu sendiri."kata Dian.

"Kata pemborosan adalah bentuk lepas tangan pemprov kalau memang pemborosan kenapa ada tenaga honorer?  Ini bentuk ke dzaliman apalagi ada isu tenaga honorer yg langsung dirumahkan tanpa ada pemberitahuan. banyak tenaga honorer yg sudah membantu pemprov tapi dibalas dengan dirumahkan tanpa ada solusi. Jangan salahkan jika ada aksi massa karena diaebagian dinas masa tenaga honorer sudah resah."tambah Dian kesal.