KLIK SAJA - Setiap tanggal 10 Nopember, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dalam memerdekakan negara ini.
Peringatan ini terinspirasi dari pertempuran Surabaya yang berlangsung pada 10 Nopember 1945 antara pasukan sekutu yang dipimpin oleh Tentara Britania-India berhadapan para Arek Surabaya dipimpin Sutomo atau yang lebih dikenal Bung Tomo.
Ketokohan Bung Tomo pada peringatan Hari Pahlawan Nasional memang sangat lekat, karena lewat pidatonya yang membakar semangat para pejuang, maka terjadilah pertempuran hebat dalam melawan kependudukan tentara Britania-India di kota Surabaya.
Baca Juga: Penuh Perjuangan! Perjalanan Tim Relawan Medis Indonesia EMT MER-C ke-6 Masuki Jalur Gaza
Semboyannya yang terkenal yaitu “Merdeka atau Mati” serta teriakan “Allahu Akbar”-nya pada akhir pidatonya benar-benar membuat siapapun yang mendengarnya akan tergetar hatinya untuk membela bangsa dan tanah airnya.
Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 Nopember 1946 setidaknya menewaskan belasan ribu pejuang Indonesia yang mati syahid dalam membela kedaulatan negara, hingga akhirnya menjadi inspirasi sebagai peringatan Hari Pahlawan Nasional.
Bung Tomo adalah seorang asli Arek Surabaya, darahnya mengalir seorang santri taat kepada ulama dan negaranya.
Pada masa mudanya ia adalah seorang yang aktif dalam gerakan Kepanduan atau Kepramukaan, bahkan memiliki pangkat tinggi Kepanduan di jamannya.
Seusai Indonesia merdeka, ia didaulat sebagai Menteri sebanyak dua kali pada masa Kepresidenan Sukarno, yaitu menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang dan Menteri Sosial, namun kesemuanya dijalaninya hanya setahun saja di tahun 1956.
Setelah tak menjadi bagian dalam pemerintahan, Bung Tomo dikenal sangat berani mengkritik pemerintahan, baik dalam masa Orde Lama maupun dalam masa Orde Baru.
Baca Juga: PBB: Hampir 70 Persen Korban Tewas Konflik di Gaza Adalah Perempuan dan Anak-Anak
Hubungan antara Bung Tomo dengan Sukarno sebenarnya mulai memburuk di tahun 1952, dimana ia berani mengkritik pernikahan Sukarno dengan Hartini, mengingat Hartini masih berstatus istri orang lain.
Pada tahun 1956 Sutomo ia berhasil menjadi anggota anggota Konstituante mewakili Partai Rakyat Indonesia.
Namun Badan ini dibubarkan Sukarno lewat Dekrit Presiden 1959, lagi-lagi Sutomo memprotes keras kebijakan Sukarno tersebut.