KlikSAJA, Jakarta---Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung menggelar Commander's Call untuk melakukan konsolidasi Partai Demokrat menghadapi upaya Pengajuan Kembali (PK) dari pihak KLB ilegal ke Mahkamah Agung.
AHY memanggil semua jajaran pengurus DPP, Fraksi PD, 1.800-an anggota DPRD Partai Demokrat dari seluruh Indonesia, 38 Ketua-ketua DPD dan hampir semua dari 552 Ketua-ketua DPC di seluruh Indonesia. Forum pembahasan ini dilakukan secara tertutup di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (3/4/2023).
“KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden. Forum Commander’s Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan Pen-Capres-an Saudara Anies Baswedan,” tegas AHY.
Baca Juga: Demokrat Pangandaran Gelar Aksi Hadapi PK Moeldoko
Dia mengayakan, forum berpendapat ada upaya serius membubarkan Koalisi Perubahan. Salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat.
AHY mengungkapkan alasan KSP Moeldoko mengajukan PK adalah karena ia mengklaim telah menemukan empat Novum atau bukti baru.
Bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat Novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus, tanggal 23 November 2021.
“Secara resmi, hari ini, Tim Hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin, Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman empirik menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat; atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya. 16-0. Dilihat dari kaca mata hukum dan akal sehat, tidak ada satu pun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini,” tegasnya.
“Situasi hukum di negeri ini sedang mengalami panca roba. Ada ketidakpastian hukum. Contohnya, tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda,” ujar AHY.
Baca Juga: Jokowi Tambah Tugas Menpora, Mulai DBON Hingga Bola Tarkam, Yang Dikurangi Hanya Berat Badan
Menurutnya, mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat, sudah tidak menarik lagi. Karena rakyat saat ini sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik KSP Moeldoko.
“Bahkan, banyak senior saya di TNI, dan senior KSP Moeldoko juga, merasa malu dengan perilaku KSP Moeldoko. Menurut mereka, perilaku KSP Moeldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi sikap patriot, sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar,” ungkap AHY disambut tepuk tangan bergemuruh dari para kader.
Para Ketua DPD dan Ketua DPC di seluruh Tanah Air bersepakat, untuk mengirimkan Surat Perlindungan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung. “Mereka ingin menunjukkan soliditas dan satu kesatuan komando dengan Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. Mereka katakan kepada saya; “Kami tidak rela dan tidak sudi, partai kami diambil alih oleh KSP Moeldoko,” lanjut AHY.
Menutup pernyataannya, AHY mengimbau kepada para pemangku hajat hukum di republik ini, dengan segenap kerendahan hati, pihaknya mengetuk hati dan akal sehat Yang Mulia. "Semoga Yang Mulia istiqomah dan menolak intervensi politik; agar kelak menghadirkan keputusan hukum; yang berpegang teguh, pada asas kebenaran dan keadilan,” katanya.****
