"Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent. Karena kita menjadi menteri itu untuk mengabdi, bukan untuk mencari rumah," ungkap Prasetyo.
Walau demikian, ia pun tak menutup kemungkinan hal tersebut akan terealisasi, karena mengingat masa kerja kabinet ini masih sangat panjang hingga 2029 mendatang.
"Pada perjalanannya nanti kami aturlah, tetapi itu bukan sesuatu yang harus juga. Jadi, bukan juga sebuah fasilitas yang diharapkan oleh para teman-teman menteri," ujar Prasetyo.
Walau demikian, ia membenarkan negara mengamanatkan penyediaan fasilitas rumah dinas bagi para menteri.
Maka dari itu, Kemensekneg akan menginvetarisasi berbagai fasilitas yang tersedia, untuk melihat apa saja yang dibutuhkan dalam anggaran kedepannya, apakah diperlukan renovasi atau tidak.
"Memang aturannya seperti itu, tetapi sekali lagi, saya sampaikan, mungkin nanti kita inventarisir, kita lihat. Karena juga semua, hampir sebagian besar juga tinggal di Jakarta," ungkapnya.***