Kondisi tersebut dinilai memengaruhi kemampuan siswa untuk menerima pelajaran dengan baik.
Ia mengatakan, "Kalau dia lapar enggak bisa belajar dengan baik, enggak dengerin guru walaupun seberapapun materi yang diberikan oleh guru bagus."
Qodari kemudian menegaskan, "Dari sini jelas, bahwa MBG itu inheren bagian dari proses pendidikan yang berjalan."
Kepala Bakom RI Mengingatkan Pemerintah Juga Memiliki Program KIP
Selain membahas MBG, Qodari juga mengingatkan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah program lain yang secara khusus ditujukan untuk membantu akses pendidikan masyarakat.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Ia menjelaskan bahwa anggaran KIP mencapai sekitar Rp15 triliun setiap tahun dan menyasar lebih dari satu juta mahasiswa.
Menurutnya, keberadaan program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap pembiayaan pendidikan tinggi.
Dalam forum itu Qodari menyampaikan, "Jadi, sebetulnya pemerintah juga punya program. Itu yang saya maksud tadi, jangan dicampurkan dua hal ini."
Ia melanjutkan, "Program MBG itu satu hal, program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah itu hal yang lain lagi."
Qodari Mengajak Mahasiswa Menyampaikan Kritik Berdasarkan Data
Diskusi kemudian berlanjut ketika Qodari menanggapi isu mengenai mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi tetapi tidak dapat melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya.
Ia mempertanyakan apakah terdapat data yang menunjukkan kondisi tersebut secara spesifik di Universitas Indonesia.
Menurutnya, kritik terhadap suatu kebijakan akan lebih kuat apabila didukung data yang jelas dan dapat diverifikasi.
Qodari juga menilai penggunaan data akan membantu pemerintah melakukan evaluasi secara lebih tepat sasaran.
Ia bertanya, "Sekarang di UI itu ada berapa? Fathimah punya enggak data angka kursi kosong yang ada orangnya tapi tidak mendaftar?" Setelah itu Qodari menambahkan, "Angkanya berapa kalau di UI? Kalau enggak punya angka, jangan bicara terlalu jauh."