Sebaliknya, ada juga anak yang hidup dalam kemiskinan ekstrem tetapi tidak tercatat.
Inilah celah yang coba ditutup lewat verifikasi lanjutan.
Dengan cara ini, Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar menyasar mereka yang paling membutuhkan.
2. Pendamping PKH dan Pemda Turun Langsung ke Lapangan
Setelah data awal dikantongi, proses dilanjutkan dengan penjangkauan langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca Juga: Diakui Dunia, BRI Dinobatkan The Banker sebagai Bank of The Year 2025 di Indonesia
Mereka bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kondisi riil anak dan keluarganya.
Setiap anak yang diusulkan harus memiliki profil lengkap sebagai dasar pertimbangan.
Tak hanya itu, usulan tersebut juga wajib ditandatangani oleh kepala daerah.
Mekanisme ini membuat proses seleksi menjadi lebih berlapis dan akuntabel.
Pemerintah daerah ikut bertanggung jawab atas data yang diajukan.
Dengan kolaborasi ini, Kemensos ingin memastikan tidak ada manipulasi atau sekadar formalitas administrasi.
Baca Juga: Panduan Lengkap Kereta Api Kutoarjo - Solo Februari 2026 Cocok untuk Transit dan Perjalanan Singkat
Prinsipnya siapa yang benar-benar miskin, itulah yang diprioritaskan.
3. Home Visit Jadi Kunci Menemukan Anak yang Tak Terdata