Kantor pusat DJP menjadi salah satu lokasi yang digeledah karena diduga berkaitan langsung dengan perkara yang sedang ditangani.
Fokus utama penggeledahan adalah dokumen administrasi, data keuangan, serta arsip yang berkaitan dengan kewenangan perpajakan.
Selain dokumen fisik, KPK juga menelusuri data digital.
Langkah ini dilakukan untuk menelusuri alur dugaan penyimpangan.
Baca Juga: Travel Semarang Tanjungpinang dan Batam Door-to-Door Januari 2026, Cek Fasilitas Lengkapnya Disini!
DJP sebagai institusi strategis memiliki peran penting dalam pengelolaan penerimaan negara.
Karena itu, setiap indikasi pelanggaran menjadi perhatian serius penegak hukum.
KPK memastikan penggeledahan tidak mengganggu layanan publik.
3. KPK Masih Merahasiakan Identitas Pihak yang Terlibat
Hingga saat ini, KPK belum mengungkap secara rinci siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kerahasiaan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran proses penyidikan.
KPK biasanya akan menyampaikan identitas tersangka setelah alat bukti dinilai cukup.
Meski begitu, publik diminta bersabar menunggu pengumuman resmi.
KPK juga mengingatkan agar tidak berspekulasi berlebihan.