KLIK SAJA - Perdebatan antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus menjadi sorotan publik setelah keduanya saling menanggapi isu dana APBD Jawa Barat yang disebut mengendap di bank.
Dedi Mulyadi secara terbuka menantang Menkeu untuk membuktikan klaim adanya anggaran senilai Rp4,1 triliun yang disebut tidak terserap dan masih tersimpan di perbankan.
Menanggapi isu tersebut, Dedi menyatakan akan segera mengumpulkan seluruh jajarannya untuk menelusuri kebenaran data terkait dana APBD tersebut.
Ia menegaskan langkah ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Jabar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Jawa Barat itu mengungkapkan bahwa langkah klarifikasi ini diambil setelah munculnya data terkait dana Rp4,1 triliun dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar pada Senin, 20 Oktober 2025 lalu.
“Hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jabar untuk memastikan apakah data yang beredar benar-benar sesuai fakta atau justru tidak akurat,” ujar Dedi dalam pernyataannya pada **Rabu, 22 Oktober 2025**.
Selain itu, Dedi menambahkan dirinya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta mengadakan pertemuan dengan pihak Bank Indonesia (BI) guna menelusuri sumber data yang memunculkan angka tersebut.
Langkah tersebut dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman publik mengenai pengelolaan dana daerah dan agar isu yang beredar dapat diklarifikasi berdasarkan data resmi dari lembaga terkait.
Gubernur yang akrab dipanggil KDM itu juga akan menindak tegas bawahannya yang tidak menyampaikan data sesuai fakta.
Menkeu Purbaya Minta KDM Cek Langsung ke Bank Indonesia
Menkeu Purbaya sempat meminta agar Dedi Mulyadi menanyakan langsung ke Bank Indonesia (BI) karena dirinya pun mendapatkan data APBD Jabar Rp4,1 triliun di perbankan dari BI.
Purbaya juga menyebut bahwa mungkin saja KDM mendapatkan informasi yang tidak akurat dari stafnya sendiri.