KLIK SAJA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang awalnya digagas sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di sekolah, kini menghadapi kritik keras dan kekhawatiran publik menyusul serangkaian kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa wilayah.
Kejadian ini telah menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat, khususnya para orang tua, terhadap kualitas dan keamanan menu makanan yang disediakan oleh dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menanggapi isu serius ini, pemerintah segera mengambil tindakan tegas sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan jutaan anak penerima manfaat program.
Langkah tersebut berupa penutupan terhadap 106 dapur penyedia makanan MBG yang terbukti tidak mematuhi standar operasional keamanan pangan yang ditetapkan.
Kebijakan penutupan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjamin bahwa Program MBG dapat berjalan sesuai tujuannya tanpa membahayakan kesehatan anak-anak.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengakui, pihaknya menutup puluhan dapur karena ditemukan pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Sekarang itu ada 106 yang dihentikan operasionalnya, baru 12 yang kami rilis,” ungkap Dadan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Oktober 2025.
Dadan menyebut, kini BGN bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memperbarui data keracunan MBG secara real time.
Kepala BGN memastikan, data tersebut dapat diakses publik melalui laman resmi BGN sebagai bentuk transparansi, bersamaan dengan rampungnya Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG dan akan segera diterbitkan.
“Kita usahakan 82,9 juta penerima bisa tercapai hingga akhir tahun 2025. Selambat-lambatnya Februari 2026,” imbuh Dadan.
Berkaca dari hal tersebut, apakah kini saatnya orang tua terlibat langsung dalam penyediaan makanan untuk anak-anak di sekolah, sebagaimana praktik di sejumlah negara maju? Berikut ulasannya.
Desakan Penutupan Total dan Perbandingan dengan Jepang