“Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil,” imbuhnya.
“China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasian kereta api cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi,” tambahnya.
Menurut Guo, dengan adanya kerja sama dalam proyek tersebut bisa membuat Whoosh makin berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan yang dilewatinya.
Kemelut Utang Whoosh dan Menkeu Purbaya yang Ogah Bayari Pakai APBN
Perhatian ke utang Whoosh ini muncul usai pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tak mau merogoh uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang tersebut.
Menkeu Purbaya menyebut Whoosh yang saat ini dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara sebagai holding BUMN.
“Ini KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri,” ucap Menkeu Purbaya dalam media gathering di Bogor pada 10 Oktober 2025 lalu.
“(Danantara) Sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak ya semua ke kita lagi termasuk devidennya,” jelasnya.
Skema Pembayaran Utang yang Disiapkan Danantara
Respons Menkeu Purbaya itu muncul setelah pernyataan dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria tentang nasib pembayaran utang Whoosh yang mencapai Rp116 triliun.
“Ini utang pembangunannya cukup besar. Apakah kemudian kita tambahkan equity (penyertaan modal) sehingga perusahaan ini self sustain karena secara operasional sudah cukup,” kata Dony kepada awak media di JICC, Jakarta pada 9 Oktober 2025 lalu.
Dony kemudian membeberkan skema kedua, yakni menyerahkan infrastruktur proyek Whoosh menjadi milik pemerintah seperti kereta api pada umumnya.
“Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah, dua opsi ini yang coba kita tawarkan,” paparnya.