KLIK SAJA - Proyek transportasi andalan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang populer disebut Whoosh, kembali memicu perdebatan serius dalam konteks pembangunan nasional.
Meskipun proyek ini menjadi sumber kebanggaan atas kemajuan teknologi transportasi di Indonesia, kini muncul sorotan tajam mengenai pihak yang seharusnya memikul tanggung jawab atas beban utang besar proyek tersebut.
Sebelumnya, polemik ini diangkat oleh politisi Akbar Faizal. Ia menyoroti hasil perhitungan ekonom Faisal Basri yang mengindikasikan bahwa waktu yang diperlukan untuk mencapai titik balik modal (BEP) proyek Whoosh dapat melebihi tiga puluh tahun.
Dengan adanya penyesuaian harga tiket yang dilakukan secara berkala, Akbar Faizal menilai bahwa kereta cepat ini akan kesulitan memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi negara.
Secara tegas dalam siniar YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Minggu, 19 Oktober 2025, ia melontarkan kritik keras.
“Katakanlah 33 tahun saja, itu sudah terlalu lama. Itu bukan lagi investasi,” ucapnya, menyiratkan bahwa jangka waktu balik modal yang sangat panjang tersebut lebih menyerupai beban daripada keuntungan.
Terkait kasus ini, Akbar Faizal menyoroti adanya kontroversi soal sosok yang pertama kali mengubah arah proyek dari Jepang ke China.
Menjawab hal tersebut, pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Agus Pambagio mengurai lapisan persoalan yang selama ini tersembunyi di balik proyek ambisius di era Presiden ke-7, Joko Widodo.
“Tentu orang nomor satu republik ini, Pak Jokowi. Karena waktu itu (2014–2015) beliau presiden,” ucap Pambagio dalam kesempatan yang sama.
Pambagio lantas menjelaskan bahwa Jepang telah menawarkan skema bunga pinjaman 0,1 persen dengan sistem antar pemerintah, tetapi Presiden Jokowi kala itu disebut memilih untuk melanjutkan proyek melalui Kementerian BUMN yang kemudian menggandeng investor China.
Skema Jepang vs China
Pambagio mengungkap, peralihan tersebut bermula ketika Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan menolak tawaran Jepang karena menilai proyek kereta cepat belum menjadi prioritas nasional.