KLIK SAJA – Terhitung semenjak Kamis sore, 17 April 2025, kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengalami kemacetan total.
Antrean panjang truk-truk kontainer yang hendak melakukan bongkar muat membuat aktivitas pelabuhan nyaris lumpuh selama dua hari berturut-turut.
Bukan hanya menghambat logistik, kondisi ini turut berdampak pada distribusi barang ke berbagai daerah, memunculkan kekhawatiran soal potensi kerugian ekonomi yang tidak sedikit.
Kemacetan panjang ini dipicu oleh lonjakan volume kegiatan ekspor yang meningkat drastis dalam waktu singkat.
Meski di satu sisi hal ini merupakan indikator positif dari geliat perdagangan luar negeri Indonesia, di sisi lain sistem dan infrastruktur Pelabuhan Tanjung Priok terbukti belum sepenuhnya siap mengantisipasi lonjakan semacam ini.
Sementara di ranah media sosial, banyak netizen yang menyalahkan pemda DKI Jakarta dianggap tak becus urai kemacetan di Tanjung Priok, padahal masalah sebenarnya ada pada lonjakan pengiriman ekspor dan keterlambatan shipping.
Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto, menanggapi situasi ini dengan bijak. Dalam pernyataan resminya pada Jumat (18/4/2025), ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menahan diri dan tidak saling menyalahkan.
“DPP INSA mengajak seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan. Kemacetan ini memang perlu jadi catatan evaluasi, tetapi kita juga perlu melihat sisi positif dari peningkatan kegiatan ekspor di tengah tekanan tarif resiprokal dari Amerika,” ujar Carmelita.
Menurutnya, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pelindo selaku operator pelabuhan.
Pelindo sendiri disebut telah mengambil sejumlah langkah taktis, seperti memaksimalkan penggunaan area buffer sebagai kantong parkir dan mengalihkan arus lalu lintas ke gate pos 9 untuk mengurai kepadatan.
Namun, persoalan kemacetan di Tanjung Priok bukanlah isu yang bisa diselesaikan dengan solusi jangka pendek semata.
Carmelita menyebut, Pelindo sudah memiliki rencana jangka panjang berupa pembangunan jalan akses baru guna mengurangi beban lalu lintas, baik di jalan arteri maupun tol di sekitar pelabuhan.
Proyek ini akan membutuhkan koordinasi lintas lembaga, mulai dari Kementerian PUPR hingga Pemprov DKI Jakarta.
“Ini bukan saatnya menyalahkan siapa-siapa. Saatnya kita bersama mendorong Pelindo dan pihak terkait agar memberikan layanan logistik yang lebih baik, sekaligus mencegah kemacetan di masa depan,” tegasnya.