KLIK SAJA Pemerintah Indonesia tengah berpacu dengan waktu dalam menanggapi kebijakan tarif impor terbaru yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang ditujukan kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, menuai kekhawatiran besar dari pelaku ekspor tanah air.
Kebijakan ini tentunya dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas perdagangan internasional Indonesia.
Asumsinya Indonesia bukan negara industri besar seperti Tiongkok, melainkan negara berkembang yang sangat bergantung pada ekspor sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Dalam upaya diplomatik yang intensif, tim negosiator dari Pemerintah Indonesia bergerak cepat.
Salah satu langkah penting dimulai dengan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang berlangsung pada Rabu, 16 April 2025.
Pertemuan ini menandai pembukaan jalur dialog formal untuk mencari jalan tengah atas kebijakan tarif tersebut.
Pemerintahan Trump sebelumnya telah mengumumkan bahwa kebijakan tarif 32 persen terhadap Indonesia akan mulai berlaku, namun memberikan jeda selama 90 hari sejak pengumuman pada 9 April 2025.
Penundaan ini memberi waktu emas bagi Indonesia untuk menyampaikan argumen dan melakukan pendekatan diplomatik guna mencegah pemberlakuan penuh dari kebijakan tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menyatakan bahwa Rubio mengapresiasi langkah-langkah reformasi ekonomi Indonesia.
“Hal ini akan menciptakan hubungan perdagangan yang adil dan seimbang,” katanya pada Kamis (17/4/2025).
Di samping itu, Bruce menekankan bahwa kerja sama Indonesia dalam menangani isu deportasi warga negaranya dari AS menjadi nilai tambah dalam hubungan bilateral yang tengah diuji ini.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga memperluas cakupan pembicaraan ke arah kemitraan strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Mereka membahas pentingnya menjaga kawasan yang bebas dan terbuka, serta menekankan kerja sama pertahanan dan keamanan, termasuk isu sensitif seperti kebebasan navigasi di Laut China Selatan yang kini kembali menjadi sorotan di tengah perundingan ASEAN dan Tiongkok di Manila, Filipina.