KLIK SAJA - Presiden Prabowo pernah menyampaikan janjinya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia pada masa lalu selama kampanye Pilpres 2024.
Juru Bicara Bidang HAM dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, menegaskan bahwa janji Prabowo tersebut berfokus pada penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi sebelumnya.
“Kami akan memberikan perhatian untuk upaya penyelesaiannya,” ujar Munafrizal Manan dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Amnesty Internasional di Jakarta Pusat pada hari Sabtu, 2 Desember 2023.
Namun, Munafrizal Manan juga menyatakan bahwa ia tidak ingin mengungkapkan hal-hal yang belum pasti bisa diselesaikan, karena hal itu hanya akan membuat para korban pelanggaran HAM merasa kecewa.
Baca Juga: Wow! Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai Minta Dana Triliunan Untuk Tuntaskan Permasalahan HAM
“Korban juga masih kecewa, jadi kami tidak ingin membuat korban, warganya itu, mengalami luka dua kali. Luka dengan peristiwanya, dan luka dijanjikan tetapi tidak dilaksanakan,” jelasnya.
Natalius Pigai Minta Tambahan Anggaran
Permintaan Tambahan Anggaran oleh Natalius Pigai Di sisi lain, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mendapatkan perhatian publik setelah ia meminta tambahan anggaran kepada Prabowo untuk kementeriannya di Kabinet Merah Putih.
Pria yang berasal dari Irian Jaya ini menyatakan bahwa seharusnya anggaran untuk Kementerian Hukum dan HAM tidak hanya sebesar Rp64 miliar, tetapi harus mencapai Rp20 triliun.
Baca Juga: Kabar Terbaru Lolly Pasca Dijemput Paksa Oleh Nikita Mirzani Sekarang Tinggal di Safe House
Pernyataan Tegas Natalius Pigai
“Anggaran yang ada kan Rp64 miliar ya, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia,” tegas Natalius Pigai kepada wartawan di kediaman pribadinya di Jakarta pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Alasan Permintaan Anggaran yang Lebih Besar
Keinginan Menteri Hukum dan HAM RI untuk menambah anggaran kementeriannya menjadi Rp20 triliun bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya.