Mengapa Mahfud MD Menolak Sayembara Tangkap Begal Dedi Mulyadi? Simak Penjelasan soal Peran Negara dan Risiko Anarki

KLIK SAJA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, ikut menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengumumkan sayembara penangkapan begal.

Menurut Mahfud, langkah tersebut tidak seharusnya dilakukan karena berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Mahfud MD menyampaikan bahwa dirinya tidak sependapat dengan kebijakan sayembara penangkapan begal.

Ia menilai langkah tersebut tidak tepat meskipun bertujuan menekan angka kriminalitas.

Pernyataan itu disampaikan dalam siniar yang tayang di YouTube Mahfud MD Official.

“Pak Yusril mengatakan sebaiknya tidak dilakukan, kalau saya seharusnya tidak dilakukan,” ucap Mahfud dalam siniar yang tayang di YouTube Mahfud MD Official, dikutip pada Rabu, 29 Juli 2026.

Menurut Mahfud, persoalan keamanan harus tetap diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa kebijakan publik perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketertiban masyarakat.

Mahfud mengingatkan potensi munculnya anarki

Mahfud menilai sayembara tersebut dapat membuka peluang terjadinya tindakan main hakim sendiri.

Baca Juga: BRI Perkuat Kontribusi bagi Perekonomian Nasional melalui BRIvolution Reignite, Ini Arah Transformasi dan Capaian Hingga 2026

Ia mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh diberi ruang untuk bertindak di luar koridor hukum.

Dalam pandangannya, tindakan tersebut justru dapat memicu konflik baru.

“Itu tidak boleh karena akan menimbulkan anarki di dalam masyarakat,” imbuhnya.

Mahfud menekankan bahwa penegakan hukum tetap menjadi kewenangan aparat yang berwenang.