Dua Kabupaten Menyerah Hadapi Bencana, DPRD Mendesak Darurat Nasional

Dalam laporan tersebut, Bupati Haili Yoga menyebut korban jiwa sudah mencapai 15 orang dan lebih dari 3.123 KK mengungsi.

Bencana yang terjadi di sana pun tidak satu jenis saja, diantaranya banjir luapan, banjir bandang, hingga tanah longsor yang terus berulang.

Haili akhirnya menyatakan secara gamblang, “Mengingat kondisi dampak bencana ini, kami selaku Bupati Aceh Tengah menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana mestinya."

Kalimat tersebut menjadi alarm keras bahwa krisis di Aceh telah melewati batas kemampuan penanganan level kabupaten.

Baca Juga: Bencana Menghimpit dan Logistik Terhambat, Kisah di Balik Penjarahan yang Sebenarnya Upaya Bertahan Hidup

Bencana Berkepanjangan, Kondisi Lapangan Makin Sulit Diakses

Banjir dan longsor tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga memutus beberapa jalur darat.

Dampaknya, bantuan logistik menjadi terhambat, sementara kondisi cuaca yang masih tidak stabil membuat risiko bencana susulan semakin besar.

Pada beberapa titik, relawan melaporkan bahwa proses evakuasi membutuhkan waktu berlipat ganda karena akses jalan yang terputus.

Hal ini mempertegas bahwa penanganan bencana bukan hanya tentang tenaga dan anggaran, tetapi juga tentang kondisi geografis yang semakin ekstrem.

Situasi seperti ini jelas membutuhkan intervensi dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi.

DPRD Sumut Mendesak, Tetapkan Darurat Bencana Nasional

Baca Juga: 18 Titik dalam Kepungan Air, Upaya Kemanusiaan Aceh dari Akses Terputus hingga Jeritan Minta Tolong

Melihat kondisi dua kabupaten tersebut dan daerah lain di Sumatera Barat yang juga terdampak Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Dr. Sutarto M.Si, ikut mendesak pemerintah pusat untuk segera menaikkan status menjadi Darurat Bencana Nasional.

Kepada awak media, ia berkata, “Akses bantuan ke daerah terdampak masih tersendat karena jalur darat masih belum terbuka.”