KPK Buka Pintu Penyelidikan Proyek Whoosh: Mahfud MD dan Masyarakat Diminta Masukkan Aduan Dugaan Korupsi Agar Dapat Diproses Resmi

KLIK SAJA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat agar menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi secara resmi melalui saluran pengaduan yang telah disediakan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis, 16 Oktober 2025, bahwa laporan resmi yang memuat informasi atau data awal akan menjadi dasar bagi KPK untuk dapat memulai proses penyelidikan yang sah.

Imbauan dari KPK ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Mahfud MD yang sebelumnya mengklaim adanya dugaan *mark up* atau penggelembungan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Mengenai laporan masuk ke KPK, Budi mengatakan bahwa harus ada data atau informasi awal yang disertakan agar lembaga antirasuah tersebut bisa memulai proses penyelidikan.

Baca Juga: Setelah Terima Curhatan Kepala Daerah, Wakil Presiden Gibran Panggil Menkeu Purbaya, Fokus Utama Pembahasan TKD!

“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari, akan menganalisis apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” terangnya.

Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi dan menganalisis apakah laporan tersebut berada di bawah penyelesaian yang dilakukan oleh KPK.

Klaim Mahfud MD soal Tindakan Mark Up Anggaran Proyek KCJB atau Whoosh

Tudingan adanya mark up dana proyek Whoosh ini diutarakan oleh Mahfud MD dalam siaran YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada 14 Oktober 2025.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat tetapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat,” kata Mahfud MD.

“Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” jelasnya.

Baca Juga: Langkah Luar Biasa Pemerintah Atasi Sampah Kota, Presiden Prabowo Tetapkan Perpres untuk Konversi Sampah Menjadi Energi Bersih

Dugaan adanya mark up itulah yang menurut Mahfud harus diperiksa agar diketahui kemana saja aliran uangnya.

Setuju dengan Keputusan Menkeu Purbaya Tak Bayar Utang Whoosh dengan APBN tapi Ingatkan Akibatnya