KLIK SAJA - Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius dan respons cepat terhadap dugaan kasus keracunan yang belakangan ini menimpa program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Walaupun baru saja tiba di Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kenegaraan selama tujuh hari, Prabowo menegaskan bahwa ia telah memantau perkembangan isu tersebut.
Setibanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu, 27 September 2025, Presiden Prabowo langsung menyatakan komitmennya untuk segera mengambil tindakan.
Ia menyampaikan kepada awak media bahwa ia akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama dengan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Tujuannya adalah untuk mengadakan diskusi mendalam dan mencari solusi atas persoalan keracunan yang terjadi.
Prabowo secara terbuka mengakui bahwa insiden keracunan yang diduga berasal dari program MBG merupakan "masalah besar" yang harus segera ditangani oleh pemerintah.
Keterlibatan langsung Presiden ini mengindikasikan bahwa penanganan kasus keracunan MBG kini menjadi prioritas utama yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan efektif.
Namun dia meyakini bahwa pemerintah mampu menemukan solusi yang tepat dan menanganinya dengan baik.
"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik," ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa tujuan utama program MBG tidak boleh dipandang sebelah mata.
Menurutnya, program ini hadir untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang layak.
Peringatan agar Tidak Dipolitisasi
Artikel Terkait
Bukan yang Pertama, Keracunan Massal Kembali Terjadi di Bandung Barat, Puluhan Siswa SMK Mekarmukti Jadi Korban Program MBG
Presiden Prabowo Ungkap Bahwa Indonesia Memanfaatkan Forum PBB untuk Suarakan Pentingnya Perdamaian di Palestina
Dukung Swasembada Pangan, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pendampingan untuk Petani di Hari Tani Nasional
Dihadiri Ratusan Peserta, Pelatihan Content Creator Laboratorium 2025 di Unesa Berlangsung Sukses
Mahfud MD Bergabung dengan Komite Reformasi Polri, Dukungan Mengalir dari Parlemen