KLIK SAJA - Di tengah meningkatnya kritik publik terhadap kinerja dan sikap para anggota parlemen, Fraksi Partai NasDem di DPR RI resmi melakukan perombakan.
Ahmad Sahroni yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI dipindahkan menjadi anggota Komisi I DPR RI.
Posisinya kini digantikan oleh Rusdi Massa Mappasessu, yang sebelumnya duduk sebagai anggota Komisi IV DPR RI.
Keputusan ini tertuang dalam surat resmi Fraksi Partai NasDem DPR RI yang ditandatangani oleh Ketua Fraksi Viktor Laiskodat dan Sekretaris Fraksi Ahmad Sahroni. Surat tersebut menegaskan bahwa pergantian berlaku mulai 29 Agustus 2025.
Nama Ahmad Sahroni belakangan menjadi sorotan setelah pernyataannya yang dinilai merendahkan kritik masyarakat terkait gaji besar anggota DPR RI.
Di tengah situasi ekonomi sulit dan gelombang ketidakpuasan publik, kritik terhadap DPR semakin menguat hingga muncul desakan agar lembaga legislatif tersebut dibubarkan.
Alih-alih meredam ketegangan, Sahroni justru mengeluarkan pernyataan keras. Ia menyebut orang-orang yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “mental manusia tertolol sedunia.” Ucapan itu disampaikannya saat kunjungan kerja di Polda Sumut pada Jumat (22/8/2025).
“Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai ucapan Sahroni tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat publik, apalagi di tengah kondisi politik dan sosial yang tengah panas.
Pernyataan Soal Work From Home
Kontroversi belum berhenti di situ. Sahroni kembali menjadi perhatian setelah menyarankan agar anggota DPR bekerja dari rumah (WFH) pada Kamis (28/8/2025), bertepatan dengan aksi demo buruh di depan Gedung DPR.
“Karena, kan, kami enggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH,” katanya.
Pernyataan itu dianggap semakin menambah jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat. Alih-alih hadir di tengah keresahan rakyat, DPR justru terkesan menjauh dari suara publik.
Dalam iklim politik yang penuh tekanan ini, setiap pernyataan pejabat publik seharusnya mampu menenangkan, bukan justru memperkeruh keadaan.
