KLIK SAJA - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan agar Bupati Pati, Sudewo, agar tetap menjalankan roda pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan baik, meski tengah menghadapi proses hak angket dari DPRD Pati.
"Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan. Sesuai aturan undang-undang, bupati tetap bisa melaksanakan tugasnya," kata Tito di Kompleks MPR/DPR RI, Senin (18/8/2025).
Tito mencontohkan pengalaman serupa yang pernah terjadi di Jember.
Kala itu, Bupati Faida tetap menjalankan pemerintahan meski sudah dimakzulkan oleh DPRD dan proses konstitusional tengah berlangsung di Mahkamah Agung.
"Sama seperti dulu di Jember, bupati tetap bekerja sampai akhirnya Mahkamah Agung memutuskan. Jadi biarkan proses ini berjalan sesuai mekanisme," ujarnya.
Sebagai perwakilan pemerintah pusat, Tito menegaskan penghormatan terhadap proses hak angket DPRD Pati.
Ia juga meminta masyarakat mengawal jalannya proses tersebut secara demokratis dan damai. "Penyampaian pendapat itu boleh saja, tapi jangan sampai ada aksi anarkis," jelas Tito.
Namun dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengingatkan Bupati Sudewo agar memperbaiki gaya komunikasinya dengan masyarakat.
Kritik ini muncul setelah pernyataan Sudewo yang justru menantang warga berunjuk rasa ketika menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
"Silakan saja kalau bupati mau berkomunikasi dengan masyarakat, tapi gunakan cara yang lebih santun," tegas Tito.
Di sisi lain, kekecewaan masyarakat Pati terus menguat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berencana menggelar aksi unjuk rasa jilid II pada Senin, 25 Agustus 2025, di depan kantor Bupati dan DPRD Pati.
Koordinator aksi, Ahmad Husein, melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya, menegaskan bahwa tuntutan utama tetap sama: mendesak Bupati Sudewo turun dari jabatannya.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bertekad dari awal untuk melawan ketidakadilan dari kebijakan sang Bupati yang dinilai tidak memihak pada rakyat.
Fenomena ini menjadi cerminan penting tentang bagaimana seorang pemimpin daerah seharusnya bersikap.
