KLIK SAJA - Mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan keyakinannya bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menjadi salah satu partai besar di Indonesia pada tahun 2034.
Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat mengisi sesi Pesan Kebangsaan dalam Kongres PSI 2025 yang digelar di Graha Saba Buana, Solo, Sabtu (19/7/2025).
Menurut Jokowi, PSI memiliki keunikan dibandingkan partai politik lainnya.
Ia menegaskan bahwa PSI bukanlah partai milik elite maupun keluarga, melainkan partai yang sahamnya dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota, pengurus, dan kader.
"Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, anggota, dan kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga, semua memiliki saham yang sama. Ini adalah kekuatan yang harus dijaga," tegas Jokowi.
Ia juga menyebut branding PSI sebagai "Super TBK" (Terbuka, Bersih, Kolektif) merupakan langkah cerdas untuk menegaskan identitas partai yang inklusif dan progresif.
Walau demikian, Jokowi menyadari bahwa membesarkan partai tidak bisa dilakukan secara instan.
"Menjadi partai besar tidak bisa tergesa-gesa. Saya perkirakan PSI akan menjadi partai kuat dan besar pada 2034. Ada tahapan yang harus dilalui dengan kerja keras dan konsolidasi yang solid," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyoroti pentingnya menyelesaikan struktur organisasi partai hingga ke tingkat akar rumput.
Ia menilai struktur yang kuat dan menyeluruh akan menjadi mesin politik yang efisien menuju Pemilu 2029.
"Paling tidak, akhir 2027 struktur di seluruh wilayah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa harus tuntas. Kalau itu bisa selesai, mesinnya sudah siap," katanya.
Di tengah sorotan publik, PSI menghadapi isu sensitif terkait politik dinasti, terutama setelah Kaesang Pangarep—putra bungsu Jokowi—menjadi Ketua Umum PSI.
Isu ini menjadi tantangan utama bagi PSI untuk menunjukkan bahwa eksistensinya bukan sekadar hasil dukungan kekuasaan, melainkan lahir dari kerja nyata dan dedikasi terhadap publik.
Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan agar PSI fokus membangun kontribusi konkret di masyarakat, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.
