Langkah Maju Indonesia-Malaysia: Presiden Prabowo dan PM Anwar Sepakati Pengelolaan Bersama Blok Ambalat Demi Keuntungan Kedua Negara

KLIK SAJA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dalam pengelolaan wilayah sengketa Blok Ambalat di perairan Sulawesi.

Kesepakatan ini diungkapkan Prabowo setelah berdiskusi dengan Anwar Ibrahim mengenai masalah perbatasan yang seringkali menimbulkan konflik antara Indonesia dan Malaysia, dalam pertemuan mereka di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Jumat, 27 Juni 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mendorong agar permasalahan ini dapat diselesaikan demi keuntungan bersama kedua negara.

Ia menyatakan, "Sebagai contoh, kita sepakat hal-hal, masalah perbatasan yang mungkin memerlukan waktu lagi untuk menyelesaikan secara teknis, tapi prinsipnya kita sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak."

Baca Juga: Mau Kerja di Luar Negeri? Pemerintah Akan Adakan Job Fair Khusus Bagi Calon Pekerja Migran, Catat Kapan Pelaksanaanya?

Prabowo juga secara khusus mencontohkan sengketa Blok Ambalat, yang merupakan konflik wilayah di perairan Sulawesi yang telah lama menjadi rebutan antara Indonesia dan Malaysia.

"Contoh masalah Ambalat kita sepakat sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development," ujar Prabowo.

"Apa pun yang kita ketemu di laut, itu kita akan bersama-sama mengeksploitasinya. Jadi kita sepakat kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing," imbuhnya.

Perihal itu, Anwar juga menyambut baik kesepakatan yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia mengenai sengketa Blok Ambalat.

Baca Juga: Meet Zohran Mamdani: The First Muslim New York City Mayoral Candidate Who Urges Palestinian Rights

Dalam kesempatan yang sama, PM Malaysia itu menuturkan, kebijakan pengelolaan secara bersama bisa dilakukan saat diskusi dari aspek hukum mengalami kebuntuan.

"Kalau tampaknya masih buntu sedikit dari segi hukum dan peraturan, maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerja sama ekonomi termasuk yang yang disinggung tadi joint development authority di kawasan Ambalat," terang Anwar.

"Karena, kalau kita tunggu selesai, kadang mengambil masa dua dekade lagi," tutupnya.***