Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memenuhi panggilan Bareskrim Polri pada Selasa pagi (20/5) untuk memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan pemalsuan ijazahnya.
Kedatangan Jokowi ke Markas Bareskrim Polri di Jakarta Selatan menjadi sorotan publik, mengingat isu keaslian ijazahnya telah menjadi perdebatan sejak lama.
Jokowi tiba di Gedung Bareskrim sekitar pukul 09.43 WIB dengan mengenakan batik cokelat dan celana hitam.
Ia didampingi tim kuasa hukumnya, termasuk pengacara Yakup Hasibuan. Saat disambut wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan berkata, "Nanti ya," sebelum masuk ke dalam gedung.
Sebelumnya, pada Jumat (9/5), tim hukum Jokowi telah menyerahkan ijazah asli SMA dan S1 miliknya kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim.
Dokumen tersebut dibawa langsung oleh Wahyudi Andrianto (adik ipar Jokowi) dan ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, sebagai bentuk komitmen Jokowi untuk transparansi dalam proses penyelidikan.
Laporan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi pertama kali dilayangkan oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana.
Kelompok ini meragukan keaslian ijazah S1 Jokowi dari Universitas Gajah Mada (UGM), dengan beberapa alasan:
- Minimnya Publikasi Dokumen – Ijazah Jokowi jarang dipamerkan secara terbuka, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya yang dokumen pendidikannya mudah diakses.
- Perbedaan Format Ijazah Lama – Beberapa pihak mempertanyakan apakah format ijazah UGM pada masa Jokowi kuliah (1980-an) sesuai dengan dokumen yang dimilikinya sekarang.
- Ketidakjelasan Proses Verifikasi – Meski UGM telah menyatakan keaslian ijazah Jokowi, skeptisisme tetap ada karena tidak ada uji forensik independen sebelumnya.
UGM telah beberapa kali menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli dan tercatat dalam arsip resmi universitas.
Namun, pihak yang meragukan meminta pemeriksaan forensik lebih mendalam, termasuk analisis kertas, tanda tangan, dan cap resmi.
Di sisi lain, banyak pendukung Jokowi menganggap polemik ini sebagai upaya politik untuk mendiskreditkannya.
Mereka berargumen bahwa kinerja kepemimpinan Jokowi selama dua periode seharusnya lebih penting daripada perdebatan ijazah.
Bareskrim Polri kini sedang melakukan uji keaslian dokumen, termasuk pemeriksaan forensik. Jika terbukti asli, kasus ini kemungkinan akan ditutup.
Namun, jika ditemukan indikasi pemalsuan, proses hukum bisa berlanjut—meski secara politik akan menimbulkan gejolak besar.
