KLIK SAJA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Senin (9/12).
Dalam kesempatan tersebut, Budi menyampaikan pesan dari Prabowo yang mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tidak ragu dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Pada berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada semua aparat penegak hukum agar tidak ragu-ragu dan harus mengambil tindakan tegas dalam memberantas korupsi serta judi online. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya penanganan terhadap penyelundupan dan narkoba,” ungkap Budi Gunawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Adapun dalam menindaklanjuti arahan Prabowo, Kemenko Polkam bersama Kejaksaan Agung, Polri, dan kementerian lembaga membentuk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perbaikan Tata Kelola pada 4 November 2024.
Baca Juga: Indonesia Resmi Nyatakan Israel Lakukan Tindakan Genosida di Gaza Pada Sidang PBB
“Pemerintah dalam hal ini juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan melalui transformasi digital dan terus mendorong reformasi birokrasi pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” jelas Budi.
Penerapan e-budgeting juga diterapkan di dalam pengelolaan anggaran khususnya pengelolaan anggaran negara baik itu APBN maupun APBD secara digital sehingga pengawasan penggunaan anggaran dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi.
Di samping, menurut Budi, e-procurement juga menjadi andalan di dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik tujuannya adalah untuk mengurangi langsung yang sering memicu terjadinya kolusi dan korupsi serta memastikan proses tender lebih adil dan transparan.
“Sistem pelayanan publik berbasis online ini akan terus dikembangkan seperti dalam hal pembuatan KTP, pembayaran pajak, sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses layanan tanpa harus berhadapan dengan para petugas guna untuk mengurangi pungutan liar,” tandasnya.***