KlikSAJA, Makassar--Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro memuji inovasi CCTV Pemerintah Kota Makassar yang mwnjadikan kota ini sebagai kota pintar.
Hal itu disampaikan di hadapan seluruh peserta Hari Peringatan OTDA ke-27, Kamis (13/4/2023).
Suhajar mengatakan, salah satu alasan kenapa Makassar dinobatkan menjadi kota pintar karena memiliki CCTV terbanyak di di antara kota/kabupaten lainnya di Indonesia.
Dia mengutarakan keseriusan Kota Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto memajukan kotanya utamanya dalam sisi teknologi dan informasi yang transparan.
Baca Juga: Dipanggil Sebagai Saksi Dugaan Korupsi PDAM, Danny: Ini hanya Klarifikasi
“Pak Mendagri, Tito Karnavian pernah mengeluarkan statment Makassar sangat serius memajukan kotanya. Ia sudah keliling seluruh kota tapi Makassar yang paling banyak CCTVnya. Ini inovasi yang harus diapresiasi,” ucapnya.
Lewat CCTV ini, para pelaku kejahatan teroris bom bunuh diri di Makassar pecah rekor. Identitas pelaku terungkap hanya dalam waktu dua jam.
Karenanya, Dia mengimbau seluruh kepala daerah menggunakan kewenangannya sebaik mungkin dalam bentuk organisasi pelayanan publik.
Baca Juga: Kejati Sulsel Periksa 15 Saksi Dugaan Korupsi PDAM
“Tergantung kepala daerahnya kalau mau maju minimal maksimalkan pemasangan CCTV agar kalau ada apa-apa bisa cepat terdeteksi. Kita harus menggunakan kewenangan kita untuk memajukan kota menjadi lebih baik. Bayangkan kalau kota tanpa CCTV,” ungkap dia lagi.
Kewenangan pemerintahan di hari OTDA ke 27 ini, lebih lanjut dibahas Suhajar untuk memenuhi fungsi pelayanan yang berujung keadilan, pembangunan yang bertujuan kesejahteraan, pemberdayaan menuju kemandirian dan pengaturan tercipta ketertiban.
Dia juga menekankan di hari rangkaian peringatan OTDA ini merupakan suatu strategi pencapaian tujuan bernegara. Dimana kordinasi antara daerah hingga pusat harus berjalan dengan baik.
Adapun isu-isu yang ditawarkan dari kabupaten/kota harus berlandaskan demokrasi konstitusional agar tercipta kehidupan bernegara yang baik.
“Isu-isu yang disampaikan pak Wali tadi ini tampaknya simpel namun ini memang yang menjadi suatu permasalahan yang harus kita terus kordinasikan. Meskipun keputusan harus lewat pusat,” pungkasnya.****
