Keren, Tiga Provinsi dan 47 Kabupaten/Kota di Wilayah BPJS Kesehatan IX Raih UHC Awards

photo author
Hariyani, Klik Saja
- Rabu, 15 Maret 2023 | 19:38 WIB
Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

klikSAJA, Jakarta--Tiga Pemerintah Provinsi yakni Sulsel, Sulbar dan Sultra berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu juga terdapat 47 Kabupaten/Kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX menerima penghargaan yang sama.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin. Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Yessi Kumalasari memberikan apresiasi kepada 3 Pemerintah Provinsi dan 47 Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah IX yang telah memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan program JKN hingga mencapai UHC.

“Capaian UHC ini sebagai wujud dukungan dan kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakatnya,” ujar Yessi.

Yessi menekankan UHC harus memastikan setiap orang memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa diskriminasi.

"Baik dalam pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif maupun pelayanan promotif dan preventif yang efektif. Terlebih di tahun 2023 ini, BPJS Kesehatan menetapkan sebagai tahun untuk peningkatan mutu layanan. Tentunya fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani,” katanya.

Lanjutnya, Yessi berharap kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah harus senantiasa dijaga, dukungan dari pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan komponen kunci untuk menyukseskan program strategis nasional ini.

“Lebih dari itu, kami masih memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan jumlah kepesertaan JKN aktif di wilayahnya. Monitoring dan evaluasi secara up to date data kependudukan, validitas data, kecukupan anggaran dan peran seluruh pihak,” pungkasnya.

Secara khusus untuk daerah yang belum mencapai UHC, ia mengakui siap berkolaborasi dan menyinergikan potensi seluruh pemangku kepentingan agar segera mengejar cakupan kepesertaan di wilayahnya masing-masing.

“Kami yakinkan bahwa UHC ini merupakan bentuk nyata pemerintah dan pimpinan daerah dalam memberikan kepastian penjaminan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya. Dengan masyarakat yang sehat, maka produktifitas tetap tinggi dan berkarya untuk membagun daerahnya,” tutup Yessi. ****

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Hariyani

Sumber: BPJS Kesehatan

Tags

Rekomendasi

Terkini

X