Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan tarif angkutan dan membebani penumpang.
Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan bahan bakar armada tetap terpenuhi melalui skema subsidi.
Dishub Kalteng sebelumnya juga menilai kenaikan biaya operasional dapat berdampak pada inflasi daerah.
Dengan adanya prioritas BBM subsidi, operator diharapkan dapat menjaga tarif tetap stabil.
Kebijakan ini pada akhirnya ditujukan untuk melindungi masyarakat pengguna transportasi umum.
Koordinasi dengan Pertamina Sudah Dilakukan Sejak Sebulan Lalu
Menurut Dishub Kalteng, pembahasan mengenai prioritas BBM subsidi bagi angkutan umum telah dilakukan sejak sekitar satu bulan terakhir.
Pertemuan melibatkan Organda, perusahaan otobus, dan pihak Pertamina.
Hasil koordinasi tersebut kemudian melahirkan skema kuota khusus bagi bus berizin resmi.
Pemerintah daerah menilai kerja sama lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini.
Pengawasan distribusi nantinya juga akan dilakukan secara bersama-sama.
Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan layanan transportasi umum di Kalimantan Tengah tetap berjalan optimal meski menghadapi tantangan biaya operasional.
Kebijakan kuota BBM subsidi khusus untuk bus angkutan umum menjadi angin segar bagi operator maupun penumpang di Kalimantan Tengah.
Selain menjaga kelancaran operasional, langkah ini juga diharapkan mampu menahan lonjakan tarif dan menjaga akses transportasi masyarakat tetap terjangkau.***