Menurutnya, dari peninjauan tersebut ditemukan beberapa kendala dalam pembuatan sistem.
"Dan sampai gubernur pun turun tangan ke lokasi, alhasil ditemukan beberapa hal yang menurut gubernur ada kesalahan dalam pembuatan sistem," sambungnya.
Hal tersebut menjadi sorotan karena sistem penerimaan murid baru melibatkan banyak masyarakat.
Perbaikan sistem dianggap penting agar proses berjalan lebih transparan. Evaluasi pun menjadi tuntutan dari berbagai pihak.
Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Dasco Nilai Saham BCA Layak Dibeli Saat Harga BBCA Naik di Pasar Modal
LBI Minta Kadisdik Jabar Dicopot
Atas polemik yang terjadi, Eri meminta Gubernur Jawa Barat mencopot Purwanto sebagai Kadisdik Jabar.
Ia menilai persoalan dalam pelaksanaan SPMB menjadi tanggung jawab pimpinan dinas terkait.
"Tidak mungkin hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab seorang pimpinan di lingkungaan dinas terkait," tegas Eri.
Menurutnya, keputusan tersebut dapat menjadi bentuk ketegasan pemerintah daerah.
Ia berharap ada pihak yang bertanggung jawab atas persoalan sistem tersebut.
Permintaan itu disampaikan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan publik.
Soroti Anggaran Negara dalam Pembuatan Sistem SPMB
Eri juga mempertanyakan penggunaan anggaran negara dalam pembuatan sistem SPMB 2026.
Ia menilai persoalan teknis yang terjadi perlu menjadi bahan evaluasi.